Pengamat Ungkap Peluang PDI Perjuangan Pilih Erick Thohir Jadi Calon Wapres Ganjar Pranowo

Avatar photo

- Pewarta

Rabu, 10 Mei 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. (Dok. Kemenpora.go.id)

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. (Dok. Kemenpora.go.id)

INFOBUMN.COM – Pengamat politik Cecep Hidayat mengatakan terdapat kemungkinan PDI Perjuangan memilih Menteri BUMN Erick Thohir menjadi calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi calon presiden (capres) yang mereka usung, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

“Ada kemungkinan PDI Perjuangan akan memilih Erick Thohir,” kata Cecep dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu 10 Mei 2023.

Menurut dia, kemungkinan itu muncul karena ada kecenderungan PDI Perjuangan memilih cawapres dari kelompok Islam sehingga Erick yang dekat dengan Nahdlatul Ulama (NU) menjadi sosok yang berpotensi untuk diusung partai tersebut.

Baca artikel menarik lainnya di sini: Gerindra Jateng Tanggapi Dukungan untuk Kaesang Pangarep pada Pemilihan Wali Kota Surakarta

Cecep juga menyoroti sosok Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno sebagai salah satu figur yang kerap pula mendapatkan elektabilitas tinggi dalam survei-survei seperti Erick.

Usai keluar dari Partai Gerindra, kata dia, Sandiaga harus segera memilih akan bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atau Partai Persatuan Pembangunan (PPP) jika hendak menjadi cawapres.

Cecep juga menilai jika Sandiaga bergabung dengan PPP atau PKS, dia akan dapat membantu parpol tersebut, terlebih PPP yang saat ini tengah mengalami penurunan dukungan suara dari pemilih.

Meskipun begitu, dia menilai kehadiran Sandiaga pada penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO) salah satu perusahaan minuman keras berpotensi menjadi kampanye negatif baginya.

“Itu berpotensi untuk dijadikan kampanye negatif, baik dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan maupun dari eksternal. Kampanye negatif ini bertujuan agar PKS tidak mengusung Sandiaga pada Pilpres 2024 sebab ide minuman keras tidak sesuai dengan PKS,” kata dia.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Akan tetapi, Cecep mengatakan pula bahwa kehadiran Sandiaga pada acara tersebut dapat ditafsirkan sebagai dukungannya terhadap UMKM dan industri kreatif di Indonesia.

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden mulai 19 Oktober hingga 25 November 2023.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI.

Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.

Berita Terkait

Politisi PDIP Tanggapi Soal Wacana Pendirian Pangkalan Militer Pihak Asing di Wilayah Indonesia
Sri Mulyani Indrawati dan Airlangga Hartarto Langsung Klarifikasi Usai Dikabarkan Mundur dari Kabinet Merah Puti
Geledah Rumah Kades dan Kantor Kepala Desa Kohod, Bareskrim Polri Juga Sebut Tèlah Periksa Kades Arsin
Soal Rencana Perombakan Kabinet di Internal Kabinet Merah Putih, Mensesneg Prasetyo Hadi Buka Suara
Kepala Desa Kohod, Arsin Tak Penuhi Undangan Panggilan Penyidik, Bareskrim Polri Siap Panggil Paksa
Aksi Pemagaran Laut Dicurigai untuk Bentuk Lahan Reklamasi, Sertifikat Laut Merupakan Tindakan Ilegal
Soal Dterbitkannya Sertifikat HGB dan SHM di Laut Banten, Ombudsman RI Minta Kejelasan Nusron Wahid
Indonesia Negara Kaya, Prabowo Subianto Ungkap Indonesia Mampu Bangkit dengan Disiplin dan Efisien

Berita Terkait

Rabu, 16 April 2025 - 08:35 WIB

Politisi PDIP Tanggapi Soal Wacana Pendirian Pangkalan Militer Pihak Asing di Wilayah Indonesia

Kamis, 20 Maret 2025 - 08:36 WIB

Sri Mulyani Indrawati dan Airlangga Hartarto Langsung Klarifikasi Usai Dikabarkan Mundur dari Kabinet Merah Puti

Selasa, 11 Februari 2025 - 09:10 WIB

Geledah Rumah Kades dan Kantor Kepala Desa Kohod, Bareskrim Polri Juga Sebut Tèlah Periksa Kades Arsin

Kamis, 6 Februari 2025 - 19:50 WIB

Soal Rencana Perombakan Kabinet di Internal Kabinet Merah Putih, Mensesneg Prasetyo Hadi Buka Suara

Rabu, 5 Februari 2025 - 09:01 WIB

Kepala Desa Kohod, Arsin Tak Penuhi Undangan Panggilan Penyidik, Bareskrim Polri Siap Panggil Paksa

Berita Terbaru