INFOMARITIM.COM – Sehari setelah resmi daftar ke KPU sebagai Calon Wakil Presiden mendampingi Ganjar Pranowo, Menko Polhukam Mahfud MD memberikan arahan kepada seluruh pejabat utama dan pegawai Kemenko Polhukam untuk memberi imbauan agar tetap netral dan tidak terlibat politik praktis.
“Saya secara resmi sudah didaftarkan menjadi Calon Wakil Presiden. Pesan saya, saudara tetap bekerja seperti biasa. Tidak usah ikut-ikut urusan politik. Tidak usah mendukung atau tidak mendukung saya. Itu urusan pribadi saudara dan keluarga saudara di rumah, tapi di kantor ini jangan gunakan fasilitas untuk memenangkan satu pihak dan mengalahkan pihak lain,” tegas Menko Polhukam Mahfud MD saat memberi arahan dalam apel pagi, Jumat (20/10/2023).
Mahfud menegaskan, urusan Capres dan Cawapres adalah urusan Mahfud MD sebagai pribadi bukan sebagai Menko Polhukam. Mahfud meminta pegawai Kemenko Polhukam agar tidak terlibat dalam urusan dukung mendukung terhadap dirinya, dalam kontestasi Pemilu 2024 mendatang.
ADVERTISEMENT
Baca Juga:
Bandingkan Kaesang dengan Megawati dan Mahfud MD, Istana Tanggapi Soal Penggunaan Jet Pribadi ke AS
Gibran Rakabuming Raka Menyoroti Catatan yang Dibawa Muhaimin Iskandar Saat Debat Cawapres
Menko Polhukam Mahfud MD Tanggapi Keputusan MK Tolak Uji Materi Soal Batas usia Capres – Cawapres
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tidak boleh ikut-ikutan politik, kampanye, buat barisan, mendukung Menko Polhukam atau menolak Menko Polhukam, itu soal lain. Urusan Cawapres itu adalah urusan Mahfud MD, bukan urusan Menko Polhukam. Oleh sebab itu, tugas-tugas yang selama ini saudara lakukan sudah dengan baik, itu diteruskan. Harus netral. Ini juga akan saya sampaikan kepada semua aparat dan institusi pemerintah, agar pemilu berjalan netral,” tambah Mahfud dalam acahannya kepada pejabat dan pegawai Kemenko Polhukam.
Politik yang harus dikembangkan Kemenko Polhukam, lanjut Mahfud, adalah politik aspiratif, politik kebangsaan serta politik ideologis, agar ideologi Pancasila kuat tertancap di negara ini. Konstitusi UUD 1945 dan seluruh perangkat hukumnya ditegakkan dengan disiplin.
“Etika dan moral politik kita harus tetap berdasar budaya Indonesia. Tidak boleh ikut politik elektoral, dengan menggunakan simbol-simbol Menko Polhukam. Politik kita politik kebangsaan, politik elektoralnya itu urusan saya di luar kantor, sehingga, jangan sampai nanti berita ‘Oh Menko Polhukam, Kemenko Polhukam mengadakan kegiatan politik praktis untuk mendukung si A, menolak si B, mengecam si A si B’, baik untuk pemilihan presiden, maupun untuk pemilihan legislatif dan urusan kepala daerah,” pungkas MAhfud Mahfud.
Penulis : Imam Rosidi
Editor : Imam Rosidi
Sumber Berita : Siaran Pers
