Menko Luhut akan temui IMF bahas kebijakan ekspor nikel

- Pewarta

Kamis, 29 Juni 2023 - 13:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NFO MARITIM – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan berencana untuk menyambangi Dana Moneter Internasional (IMF) untuk membahas permintaan IMF agar Indonesia mempertimbangkan penghapusan kebijakan larangan ekspor nikel.

Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi dalam pesan singkat kepada ANTARA di Jakarta, Kamis, mengatakan Menko Luhut akan bertemu dengan Managing Director IMF sekitar akhir Juli atau awal Agustus mendatang untuk menjelaskan visi Indonesia terkait hilirisasi.

“Menko Luhut nantinya akan ke Amerika dan berencana bertemu dengan Managing Director IMF untuk menjelaskan visi kami ini dengan lebih detail. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk menjalin dialog yang konstruktif dan berbagi tujuan kita dalam menciptakan Indonesia yang lebih berkelanjutan, adil, dan sejahtera,” katanya seperti dikutip dari Antaranews.

Pemerintah Indonesia, lanjut Jodi, menyampaikan terima kasih atas perspektif yang disampaikan IMF. “Sebagai bangsa yang berdaulat dan sedang berkembang, pandangan kami terhadap masa depan adalah untuk memperkuat peran kita dalam proses hilirisasi, yang merujuk kepada peningkatan nilai tambah produk kami, bukan hanya sebagai pengekspor bahan mentah,” katanya.

Pemerintah Indonesia juga menegaskan komitmen untuk membangun ekonomi yang berkelanjutan dan progresif, yang melibatkan semua lapisan masyarakat Indonesia.

Jodi menggarisbawahi bahwa konsep hilirisasi tidak hanya mencakup proses peningkatan nilai tambah, tetapi juga tahapan hingga daur ulang, yang merupakan bagian integral dari upaya Indonesia untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan menekankan pentingnya keberlanjutan.

“Kami tidak memiliki niat untuk mendominasi semua proses hilirisasi secara sepihak. Tahapan awal akan kami lakukan di Indonesia, namun tahapan selanjutnya masih dapat dilakukan di negara lain, saling mendukung industri mereka, dalam semangat kerja sama global yang saling menguntungkan,” katanya.

Jodi juga menyebut langkah ini selaras dengan amanat UUD 1945 pasal 33 ayat (3) yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk keberlanjutan dan kemakmuran rakyat.

Sebelumnya diberitakan bahwa IMF mengimbau Indonesia untuk mempertimbangkan kebijakan penghapusan bertahap pembatasan ekspor nikel dan tidak memperluas pembatasan ke komoditas lainnya.

Hal itu berdasarkan dokumen IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia yang memberikan catatan terkait rencana hilirisasi nikel di Indonesia.

Dalam dokumen tersebut, IMF menyebut kebijakan harus berlandaskan analisis terkait biaya dan manfaat lebih lanjut. Selain itu, kebijakan juga perlu dibentuk dengan mempertimbangkan dampak-dampak terhadap wilayah lain.

Berita Terkait

Ajang Penghargaan Bisnis Indonesia Award (BIA) 2024, BRI Dinobatkan Sebagai Bank Persero dengan Kinerja Terbaik
Vesri Majalah Bisnis Global Fortune, PT Waskita Karya Tbk Masuk dalam Daftar Fortune Southeast Asia 500
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Ungkap Penerimaan Pajak dan Bukan Pajak pada Semester I – 2024
Harga Gas Murah untuk 7 Industri Dilanjutkan, PT Pertamina Ditugaskan untuk Regasifikasi Gas Alam Cair
BI Optimis Rupiah Terus Menguat ke Level di Bawah Rp16.000 per d Dolar AS, Beber 4 Faktor Alasannya
Konvensi Nasional RSKKNI: Mengokohkan Kompetensi SDM dan Perlindungan Konsumen Keuangan
Konvensi Nasional RSKKNI Manajemen Risiko Perbankan Tingkatkan Kompetensi Pelaku Usaha
Kemungkinan Penguatan Rupiah di Semester Kedua, Performa IHSG Diharapkan Lebih Baik dengan
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.
Dokumentasi - PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL), melalui anak usahanya PT Halmahera Persada Lygend (PT HPL), Maluku Utara akan memproduksi nikel sulfat merupakan yang pertama di Indonesia dan terbesar di dunia dari sisi kapasitas produksi, Rabu (24/5/2023). ANTARA/Abdul Fatah (Abdul Fatah)

Berita Terkait

Selasa, 9 Juli 2024 - 13:25 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Ungkap Penerimaan Pajak dan Bukan Pajak pada Semester I – 2024

Selasa, 9 Juli 2024 - 10:11 WIB

BI Optimis Rupiah Terus Menguat ke Level di Bawah Rp16.000 per d Dolar AS, Beber 4 Faktor Alasannya

Selasa, 9 Juli 2024 - 08:37 WIB

Konvensi Nasional RSKKNI: Mengokohkan Kompetensi SDM dan Perlindungan Konsumen Keuangan

Selasa, 9 Juli 2024 - 01:55 WIB

Konvensi Nasional RSKKNI Manajemen Risiko Perbankan Tingkatkan Kompetensi Pelaku Usaha

Kamis, 4 Juli 2024 - 14:48 WIB

Kemungkinan Penguatan Rupiah di Semester Kedua, Performa IHSG Diharapkan Lebih Baik dengan

Kamis, 4 Juli 2024 - 14:11 WIB

BUMN di Bawah Kemenkeu Ajukan PNM Rp10 Triliun, DPR: Bukan untuk Bayar Utang atau Kredit Macet

Kamis, 20 Juni 2024 - 21:22 WIB

Tapera Bakal Gerus Daya Beli dan Pemilik Tabungan Kurang dari Rp100 Juta, Kata Purbaya Yudhi Sadewa

Selasa, 18 Juni 2024 - 16:27 WIB

30 Persen dari Stok Dalam Negeri, Cadangan Beras Pemerintah yang Dimiliki Perum Bulog Sebanyak 1,8 Juta

Berita Terbaru