INFOBUMN.COM – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menargetkan penyatuan manajemen pengelolaan dana pensiun – dana pensiun (dapen) BUMN pada akhir bulan ini.
“Targetnya, akhir bulan ini, manajemen pengelolaan dapen-dapen BUMN akan menjadi satu,” ujar Erick dalam keterangannya di Jakarta, Selasa 9 Mei 2023.
Dia akan akan melakukan konsolidasi terhadap seluruh dapen milik BUMN agar lebih transparan dan profesional. Erick meyakini pengelolaan yang lebih profesional akan menutup celah potensi korupsi hingga salah kelola dapen BUMN.
Baca artikel menarik lainnya di sini: SPIN Ungkap Keunggulan Calon Presiden, Igor Dirgantara: Prabowo Tegas, Ganjar Merakyat, Anies Cerdas
Baca Juga:
Kementerian BUMN dan PKP Bersinergi Bangun Rumah Berkonsep Transit Oriented Development
BUMN di Bawah Kemenkeu Ajukan PNM Rp10 Triliun, DPR: Bukan untuk Bayar Utang atau Kredit Macet
Penyatuan manajemen pengelolaan juga menjadi upaya kuat dalam menyudahi terulangnya kasus korupsi yang kerap terjadi di dapen BUMN.
“Dapen akan dikelola oleh ahlinya dengan penempatan investasi yang bisa dipertanggungjawabkan dan transparan.”
“Jadi, tak ada lagi nanti cerita dapen dikorupsi, sejak awal saya katakan, saya akan sikat kalau sudah korupsi,” katanya.
Erick Thohir mendukung penuh transformasi dapen BUMN, tak terkecuali proses penegakan hukum.
Baca Juga:
Simon Aloysius Mantiri Sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Ditunjuk oleh Menteri BUMN Erick Thohir
Bahas Potensi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Prabowo Subianto Terima Pemilik Gedung Burj Khalifa UEA
Dirinya menegaskan sejak awal sangat serius dalam menerapkan tata kelola dapen yang yang bersih dan profesional.
Dia mengatakan, kerja sama antara Kementerian BUMN dengan sejumlah pihak, salah satunya Kejaksaan Agung (Kejagung) merupakan bukti nyata dalam menegakkan komitmen bersih-bersih BUMN.
“Adanya penetapan status tersangka sudah didasari bukti-bukti yang kuat. Kami menyerahkan sepenuhnya proses hukum pada aparat penegak hukum,” ujar Erick.
Dia mengatakan terkuaknya kasus dana pensiun Pelindo menjadi pintu masuk bagi Kementerian BUMN untuk terus memperbaiki sistem tata kelola dana pensiun di BUMN.
Baca Juga:
Terkait Dugaan Investasi Fiktif, KPK Cekal Dirut PT Taspen Non Aktif Antonius Kosasih ke Luar Negeri
Akademi Sepak Bola Garudayaksa Kerja Sama dengan Aspire Qatar, Prabowo Kita Ingin Masuk Piala Dunia
Erick menyebut ada hak karyawan BUMN, hak keluarga, dan hak hidup sejahtera di hari tua yang harus dijaga.
“Ini kan tidak adil. Hak mereka akan berusaha saya jaga dengan sekuat tenaga,” katanya.
Butuh tiga tahun bagi dirinya untuk membuka kasus ini. Erick mengatakan upaya bersih-bersih di tubuh dana pensiun wujud konkret dalam melindungi para pekerja di BUMN.
“Hal ini membuktikan bahwa ini bukan hal yang mudah, namun perlahan tetap kita lakukan.”
“Mohon doakan kami dalam upaya bersih-bersih BUMN. Supaya tidak ada lagi rasa keadilan yang tercemar oleh tangan-tangan kotor,” ujarnya.***
