INFOMARITIM.COM – Pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa kebun makin menjamur, jika tidak ditata akan merusak kemitraan yang sudah ada antara perusahaan dan petani.
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) meminta pemerintah melakukan penataan PKS yang tidak memiliki kebun agar tidak merugikan PKS yang bermitra.
Ketua Umum Gapki Eddy Martono menyampaikan dalam seminar “Kemana Arah Kemitraan Sawit?” di ajang Sawit Indonesia EXPO 2024 di Pekanbaru Riau 8-10 Agustus 2024
ADVERTISEMENT
Baca Juga:
Digitalisasi Investasi Emas: Antam Hadirkan Platform Edukasi dan Transaksi Terpadu
Salah Satu Alasan Pentingnya UMKM Publikasi Press Release, Biaya Tampil di Media Online Itu Hemai
Rumah Purwanti Lee dan Gunawan Yusuf Digeledah Kejagung, Dugaan Suap Rp50 Miliar ke Eks Pejabat MA
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami tidak menentang hadirnya pabrik kelapa sawit tanpa kebun di sekitar sentra perkebunan sawit.”
“Hanya saja, pendirian PKS tersebut harus ditata,” kata Eddy Martono dalam keterangannya.
Meskipun demikian, lanjutnya, harus dipastikan juga bahwa pemberian izin pabrik tanpa kebun melihat kondisi di lapangan.
Baca Juga:
Penangkapan di Solo, Sinyal Awal Investigasi Kredit Bermasalah Bank Daerah Bos Sritex Iwan Lukminto
Jasa Siaran Pers Persriliscom Melayani Publikasi ke Lebih dari 150 Media Online Berbagai Segmentasi
Pengawasan Perijinan PKT Tanpa Kebun Harus Lihat Kondisi di Lapangan
Seandainya kondisi di lapangan ternyata tidak membutuhkan lagi sebaiknya tidak dikeluarkan izin karena di situ sudah ada pabrik perusahaan yang sudah bermitra.
Eddy mengungkapkan pabrik tanpa kebun tersebut saat ini kerap kali berdekatan dengan PKS bermitra.
Hal itu membuat petani sawit mitra diam-diam kemudian menjual tandan buah segar (TBS)-nya kepada PKS berondolan.
Dampak negatif lainnya, tambahnya, PKS tanpa kebun tersebut juga membuat rendemen TBS perusahaan menjadi merosot.
Baca Juga:
Demi Selamatkan Ekonomi, PImpinan Buruh Dukung Langkah Presiden Prabowo Bentuk Satgas PHK
Romadhon Jasn Menjadi Direktur Sapulangit Public Relations, Ditunjuk Sapulangit Media Circle (SMC)
Sebab, banyak petani menjual TBS-nya justru tanpa berondolan ke PKS mitranya.
“Nah, PKS berondolan ini juga menyebabkan rendemen kita turun karena berondolannya tidak ada.”
“Padahal berondolan itu untuk menghitung penetapan harga. Jadi sekarang serba susah,” katanya.
Kaitan PKS Tanpa Kebun dengan Duggaan Upaya Mengakali Pajak Ekspor Sawit
Eddy juga mengaitkan keberadaan PKS tanpa kebun dengan dugaan kemungkinan upaya mengakali pajak ekspor sawit.
Sebab, hasil olahan berondolan akan berbentuk Palm Oil Mill Effluent (POME) atau limbah cair kelapa sawit.
Pungutan ekspor POME ini, tambahnya, jauh lebih rendah dibanding ekspor dalam bentuk minyak sawit mentah (CPO).
“Sekarang itu ekspor POME, limbah cair yang tadinya 200 ribu ton per tahun, naik jadi hampir 2 juta ton.”
“Setelah diselidik-selidik ada permainan di situ,” katanya.
Ternyata, lanjutnya, levy atau pungutan ekspornya POME hanya 5 dolar AS, sementara PE dan BK (CPO) itu hampir 150 dolar AS per ton.
Dia mengungkapkan POME yang diekspor tersebut untuk bahan baku energi.***
Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Businesstoday.id dan Infoemiten.com
Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Infoseru.com dan Bekasi24jamnews.com
Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)
Atau hubungi langsung WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.
Pastikan download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.
