Berita

Nelayan Dan Petambak Garam Kurang Sejahtera, DPD Pastikan Solusi Tepat

nelayan dan petambak garam
DPD RI Perjuangkan Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Doc. DPD RI

Infomaritim, Jakarta – Pemerintah berusaha menuntaskan permasalahan yang dialami oleh nelayan dan petambak garam dan memperjuangkan kesejahteraan bagi mereka. Ketua Komite II DPD Parlindungan Purba mengatakan dalam mengatasi masalah yang dialami nelayan dan petambak garam, perlu adanya peningkatan koordinasi dengan melibatkan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota.

Komite II DPD RI melaksanakan rapat dengan membahas isu pokok pengawasan atas pelaksanaan UU No.7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam bertempat di Ruang Rapat Komite II Lantai 3 Gedung B DPD RI, Senin (2/10). Turut hadir Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Pemerintah Kota Banda Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Pemerintah Kabupaten Sampang, dan Asosiasi Petambak Garam Nusantara.

“Untuk pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2016 menitikberatkan pada enam strategi utama terkait penyediaan dan kemudahan memperoleh sarana dan prasarana usaha perikanan dan penggaraman, jaminan kepastian usaha jaminan risiko penangkapan ikan, pembudidayaan ikan dan penggaraman, pengendalian impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman, fasilitasi dan bantuan hukum dan pemberdayaan”, ucap Muhammad Yusuf, Irjen Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dalam kesempatan yang sama, Senator Aceh Sudirman menyampaikan harapannya agar pemerintah untuk memberikan perhatian terkait lahan tambak garam yang belum digarap pasca tsunami dan juga pemberdayaan petani garam agar dapat berkesinambungan dan tidak bersifat instan.

Sementara itu, terkait bantuan sarana dan prasarana, Mamberob Y. Rumakiek, Senator Papua Barat, menyampaikan bahwa di Papua Barat belum seluruhnya nelayan mendapatkan bantuan berupa alat tangkap maupun kapal.

“Bantuan agar diberikan secara menyeluruh dengan dibuatkan sistem sehingga bantuan tidak diberikan berkali-kali pada kelompok yang sama”, ujar I Kadek Arimbawa, Senator Bali. (SS)

Sumber: Liputan 6