Berita

Kerjasama KKP – FAO Bangun Zona Ekonomi Berbasis Blue Economy Di Lombok

e6fe92ed-3b63-46fe-94ff-aa1ec90a8b35

Infomaritim, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerjasama dengan Food and Agriculture Organization (FAO) dalam kegiatan project kolaborasi TCP INS/3501 Baby-03 tentang kajian “Integrated Economic Zone Development Based on Blue Economy in Lombok Island” di Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Rabu (13/9).

Berdasarkan hasil dari kerjasama tersebut, KKP dan FAO berkolaborasi melakukan kajian yaitu, kajian detail zonasi, carring capacity, value chain, dan rencana bisnis pengembangan zona ekonomi terintegrasi dalam memperkuat pembangunan perikanan budidaya berbasis blue economy, di pulau Lombok, provinsi NTB, dengan komoditas uama rumput laut dan kerapu.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto menyampaikan bahwa kegiayan ekonomi berbasis blue economy untuk provinsi NTB khususnya pulau Lombok akan difokuskan kepada komoditas rumput laut. Karena rumput laut sebagai basis usaha sebagian masyarakat pembudidaya ikan di berbagai pulau di NTB.

Dalam kesempatan tersebut, Skretaris Jenderal KKP yang diwakili Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Sosial Budidaya, Eko Djalmo Asmadi menyampaikan apresiasinya atas kerjasama yang terwujud antara KKP dan FAO.

“Seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia sudah beberapa kali memperkenalkan konsep blue economy di pertemuan tingkat internasional seperti FAO, APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), IORA (Indian Ocean Rim Association), hasilnya konsep blue economy Indonesia mendapatkan respon yang baik dari berbagai negara dan FAO. Dengan demikian ke depannya kita berharap penerapan blue economy di NTB ini dapat berjalan dengan sukses dan dapat digunakan sebagai percontohan secara nasional, regional, dan internasional,” ucap Eko.

Berdasarkan informasi yang dilansir oleh KKPNews, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Rosiadi Husaen Sayuti mengatakan bahwa yang sudah dilakukan KKP dan FAO sesuai denga program kerja RPJMD Provinsi NTB tahun 2013-2018 yaituu program “PIJAR”, akronim dari Sapi, Jagung dan Rumput Laut.

“Rumput laut dipilih sebagai salah satu komoditas unggulan mengingat rumput laut merupakan salah satu komoditas yang memiliki peran dalam peningkatan pendapatan masyarakat pesisir, mengurangi angka kemiskinan serta berkontribusi terhadap ekonomi daerah”, jelasnya.

Mark Smulders, FAO Representative Indonesia mengapresiasi langkah-langkah KKP dalam mewujudkan pengelolaan sumberdaya uang berkelanjutan dan ramah lingkunngan. Ia juga menyampaikan bahwa kajian pengembangan kegiatan budidaya rumput laut berbasis blue economy di Lombok mulai dari kajian zonasi hingga bisnis plan sangat penting sebagai implementasi pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan, terlebih Indonesia merupakan produsen rumput laut terbesar kedua setelah Tiongkok. (SS)

Sumber: KKPNews