Berita Internasional Kelautan

Pemerintah Segera Ajukan Gugatan Kasus Pencemaran Di Laut Timor

Pencemaran di Laut Timor
Ilustrasi Pencemaran di Laut Timor (Doc: tempo.co)

Infomaritim, Bandung – Pemerintah akan mengajukan gugatan hukum atas kasus pencemaran di Laut Timor, Nusa Tenggara Timur, ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pencemaran ini berawal dari ledakan di fasilitas pengeboran ladang minyak Montara.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah akan terus mengejar pertanggungjawaban PTT EP sebagai kontraktor minyak dan gas bumi tersebut untuk memberikan ganti rugi kepada pemerintah. Salah satu yang akan dilakukan yakni mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Kami kejar terus. Kami sudah rapat, awal tahun ajukan huhatan”, ujar Luhut saat konferensi pers dikantornya, Jakarta, Senin (9/12).

Deputi I Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Arif Havas Oegroseno menjelaskan, gugatan ini dilakukan karena tidak adanya itikad baik dari PTT EP untuk menyelesaikan kasus ini. Sekitar tahun 2013, pemerintah bersama pihak Australia dan Thailand pernah membentuk komisi independen untuk mencari solusi.

“Sudah disepakati penyelesaian interim. Memorandum of Understanding (MoU) sudah ada, tapi hari itu PTT EP tidak datang”, ujar Havas.

Sudah terjadi negosiasi sebanyak 13 kali sejak awal kasus tumpahan minyak tersebut melanda perairan Indonesia. Tapi, hingga kini belum ada penyelesaiannya. Masyarakat NTT sebenarnya sudah menggugat PTT EP di Australia. Namun, karena pemerintah tidak bisa mengajukan gugatan atas nama rakyat, maka pemerintah bersepakat mengajukan gugatan atas nama negara dengan diwakili oleh Kejaksaan Agung dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Sebagai informasi, pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah mengajukan nilai ganti rugi sebesasr US$ 5 juta. Dana ini diwujudkan dalam bentuk program Corporate Social Responsibility (CSR) kepada warga di pesisir Laut Timor yang mata pencahariannya terganggu akibat tumpahan minyak. Namun, PTT EP meminta pengurangan menjadi US$ 3 juta. Namun, belum ada kejelasan hingga saat ini, Luhut meminta agar hal ini ditanyakan kepada pihak berwenang di pemerintahan sebelumnya.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi laboratorium Lemigas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terhadap sampel minyak Montara, disimpulkan adanya kesesuaian karakteristik minyak yang ditemukan di perairan Laut Timor dengan minyak yang berasal dari platform Montara di Australia.

Pada 27 Juli 2010, Tim Advokasi Indonesia telah melakukan pertemuan dengan PTT EP Australias Sea Operations selaku operator blok tersebut di Perth, Australia. Pertemuan itu terkait upaya pengajuan klaim ganti rugi. Namun, hingga saat ini, Pemerintah Indonesia belum juga menerima ganti rugi. (SS)

Sumber