Berita Kebijakan & Regulasi Kelautan Perikanan

KKP Sosialisasikan Perpres No.87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Bersih Pungli

Sekretaris Jenderal KKP, Sjarief Widjaja beserta pejabat KKP saat sosialisasi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli
Sekretaris Jenderal KKP, Sjarief Widjaja beserta pejabat KKP saat sosialisasi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli (Dok. news.kkp.go.id)

Infomaritim, Bandung – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan sosialisasi Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Bersih Pungli, di GMB 4 Lt. 15, Selasa (17/01). Sekretaris Jenderal KKP, Sjarief Widjaja mengatakan sebagai aparatur negara, hendaknya pegawai KKP dapat memiliki jiwa kepedulian kepada asset negara yang diamanatkan pada setiap kementerian.

“Anda semua telah dipercayakan sebuah amanat, maka dari itu, sebaiknya dijaga. Tak usah lagi yang namanya pungli-pungli. Udah gak jamannya begitu”, ungkap Sjarief.

Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Saatuang Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli. Satgas saber Pungli bertugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, menurut Perpres ini, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi: a. Intelejen; b. Pencegahan; c. Penindakan; dan d. Yustisi. Dalam pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli dapat mengangkat kelompok ahli dan kelompok kerja sesuai kebutuhan.

“Kelompok ahli sebagaimana dimaksud berasal dari unsur akademisi, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang mempunyai keahlian di bidang pemberantasan pungutan liar”, bunyi Pasal 6 ayat (2) Perpres ini.

Dalam  perpres ini juga ditegaskan bahwa kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melaksanakan pemberantasan pungutan liar di lingkungan kerja masing-masing serta membentuk unit pemberantasan pungutan liar pada satuan pengawas internal atau unit kerja lain di lingkungan kerja masing-masing.

“Unit pemberantasan pungutan liar yang berada pada masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Satgas Saber Pungli”, bunyi Pasal 8 ayat (5) Perpres ini.

Perpres ini juga menegaskan, masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media eletronik atau non elektronik, dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan perundang-undangan. Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli, menurut Perpres ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Anggaran Belanja Kementerian Koordinator bidang Polhukam. (SS)

Sumber